Close

JAKARTA, INDONESIA, 17 Mei 2013 - Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) A. Hamid Batubara dan Managing Director Chevron Indonesia Jeff Shellebarger mengeluarkan pernyataan bersama atas penahanan karyawan Chevron oleh Kejaksaan Agung terkait kasus bioremediasi

"Pengadilan telah memutuskan kasus ini dan dengan jelas telah menyatakan bahwa tidak ada bukti apapun yang menyatakan Bachtiar Abdul Fatah melakukan tindakan kriminal. Menahannya adalah pelanggaran putusan pengadilan dan berarti pelanggaran terhadap hak hukum dan hak asasinya. Pengadilan harus turun tangan dalam hal ini dan melindungi hak hukum dan HAM karyawan kami dari tindakan tidak terpuji ini," jelas Hamid dan Shellebarger.

Pada tanggal 27 November 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan pembebasan Bachtiar dari tahanan penyidik Kejaksaan Agung dan membatalkan penetapan Bachtiar sebagai tersangka karena penahanan dan penetapannya sebagai tersangka tidak didahului dengan bukti-bukti yang cukup. Putusan pengadilan ini terjadi setelah Bachtiar dan tiga karyawan yang lain dipenjara selama 62 hari tanpa adanya bukti-bukti yang cukup. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus bebas empat karyawan Chevron dari tahanan dan menutup kasus Bachtiar. Menurut hukum Indonesia, kasus ini tidak dapat dibuka kembali tanpa adanya putusan resmi dari Mahkamah Agung yang memang menganulir putusan pengadilan tersebut.

Kejaksaan Agung tetap melanjutkan kasus hukum terkait dengan proyek bioremediasi terhadap Bachtiar dan tiga karyawan PT CPI yang tidak bersalah walaupun para pejabat pemerintah di semua institusi pengawasan terkait telah memberikan kesaksian di pengadilan bahwa program bioremediasi Chevron dalam operasinya memiliki ijin hukum dan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan pemerintah. Pengadilan telah mendengarkan kesaksian dari pejabat-pejabat dari SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa operasi Chevron taat hukum dan Kejaksaan Agung salah mengerti mengenai program bioremediasi ini.

"SKK Migas secara terbuka menyatakan bahwa Chevron telah menanggung seluruh biaya program bioremediasi tanpa ada pengembalian biaya dari pemerintah Indonesia. Karena itu tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh program bioremediasi ini seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung. SKK Migas juga menyatakan bahwa apabila ada sengketa mengenai program bioremediasi maka seharusnya ini diselesaikan dengan mengacu kepada hukum perdata seperti yang diatur oleh Kontrak Kerja Bersama (KKS) antara Chevron dan pemerintah Indonesia."

"Tidak ada yang menyatakan telah terjadi tindak korupsi dan kriminalisasi Kejaksaan Agung pada proyek KKS telah memberikan implikasi terhadap seluruh pihak yang bekerja di industri migas di Indonesia. Chevron telah dan akan terus membela hak hukum dan azasi karyawan dan kontraktor kami dalam kasus ini," kata Hamid dan Shellebarger.

Contact:
Dony Indrawan, Indonesia
Email:Dony Indrawan, Indonesia
Phone:+62 8111904832

Cautionary Statement Relevant to Forward-Looking Information for the Purpose of “Safe Harbor" Provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Some of the items discussed in this press release are forward-looking statements about Chevron''s activities in Indonesia. Words such as “could", "anticipates," "expects," "intends," "plans," "targets,", "forecasts," "projects," "believes," "seeks," “schedules," "estimates," "budgets," "outlook" and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. The statements are based upon management''s current expectations, estimates and projections; are not guarantees of future performance; and are subject to certain risks, uncertainties and other factors, some of which are beyond the company's control and are difficult to predict. Among the important factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements are changes in prices of, demand for and supply of crude oil and natural gas; actions of competitors; the inability or failure of the company’s joint-venture partners to fund their share of operations and development activities; the potential failure to achieve expected net production from existing and future crude oil and natural gas development projects; potential delays in the development, construction or start-up of planned projects; the potential disruption or interruption of the company’s net production or manufacturing facilities or delivery/transportation networks due to war, accidents, political events, civil unrest, or severe weather; government-mandated sales, divestitures, recapitalizations, industry-specific taxes and changes in fiscal terms or restrictions on scope of company operations; foreign currency movements compared with the U.S. dollar; and general economic and political conditions. The reader should not place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. Unless legally required, Chevron undertakes no obligation to update publicly any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.