Close

JAKARTA, INDONESIA, 17 Oktober 2013-- PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) president director A. Hamid Batubara dan Chevron Indonesia managing director Chuck Taylor, menyampaikan pernyataan bersama menanggapi putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas karyawan CPI, Bachtiar Abdul Fatah.

"Kami menghormati lembaga peradilan Indonesia dan telah sepenuhnya mengikuti proses hukum ini. Meskipun kami menyambut baik putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Bachtiar tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, namun kami sangat kecewa atas putusan pengadilan yang terbagi ini yang menyatakan bahwa Bachtiar terbukti bersalah dalam dakwaan sekunder atas “penyalahgunaan wewenang” dan tetap ditahan. Bukti-bukti faktual yang melimpah, keterangan pihak pemerintah yang berwenang dan pendapat para ahli yang hadir di persidangan menunjukkan dengan jelas bahwa Bachtiar tidak melakukan pelanggaran hukum dan proyek ini telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Keprihatinan dan dukungan kami untuk Bachtiar dan keluarganya dalam masa yang sangat sulit ini. Kami akan terus mendukung upaya hukum Bachtiar untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah."

"Sangat penting untuk dicatat bahwa pada 27 November 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan praperadilan yang memerintahkan pembebasan dari tahanan dan dari status tersangkanya karena tidak ada bukti yang mendukung tuduhan jaksa. Menurut hukum Indonesia kasus tersebut tidak dapat dibuka kembali tanpa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pengadilan tersebut. Kami memandang peradilan dan penahanan Bachtiar yang berlangsung sejak 17 Mei 2013 merupakan pelanggaran hukum."

"Kami percaya bahwa Bachtiar tidak bersalah atas semua dakwaan kepadanya. Putusan pengadilan ini tampaknya telah mengabaikan bukti-bukti faktual, hasil pengujian yang telah tersertifikasi, dokumentasi prosedur, Peraturan Menteri dan berbagai kesaksian dari pejabat pemerintah yang berwenang dan para ahli pihak ketiga yang kredibel."

"Dalam menuntut Bachtiar, putusan pengadilan tampaknya merujuk hampir seluruhnya pada keterangan salah satu "saksi ahli" yang telah jelas memiliki konflik kepentingan, dan bukti yang dimilikinya pun telah diabaikan oleh hakim yang berbeda pendapat (dissenting opinion) dalam putusan pengadilan ini."

"Para pejabat Pemerintah dari lembaga yang berwenang telah bersaksi di persidangan bahwa program bioremediasi PT CPI telah memiliki izin yang sah dan beroperasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku. Pengadilan pun telah mendengar kesaksian dari pejabat SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan bahwa operasi proyek bioremediasi adalah sah dan dibawah pengawasan Pemerintah."

"CPI akan terus mendukung karyawannya dan memastikan hak-hak hukum yang dimiliki perusahaan dan karyawan sesuai dengan kontrak PSC yang mengikat Pemerintah Indonesia dan CPI dapat terus dihormati dan dilindungi," kata Hamid dan Taylor

Contact:
Dony Indrawan, Indonesia
Email:Dony Indrawan, Indonesia
Phone:+62 8111904832